Kemenkum Jateng sosialisasikan KUHP-KUHAP baru di UIN Saizu Purwokerto

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP kepada akademisi di UIN Saizu Purwokerto guna memperkuat pemahaman hukum pidana nasional.“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda,” kata Kepala …

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP kepada akademisi di UIN Saizu Purwokerto guna memperkuat pemahaman hukum pidana nasional.“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda,” kata Kepala … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP kepada akademisi di UIN Saizu Purwokerto guna memperkuat pemahaman hukum pidana nasional.“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda,” kata Kepala … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP kepada akademisi di UIN Saizu Purwokerto guna memperkuat pemahaman hukum pidana nasional.“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda,” kata Kepala … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP kepada akademisi di UIN Saizu Purwokerto guna memperkuat pemahaman hukum pidana nasional.“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda,” kata Kepala … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP kepada akademisi di UIN Saizu Purwokerto guna memperkuat pemahaman hukum pidana nasional.“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda,” kata Kepala … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP kepada akademisi di UIN Saizu Purwokerto guna memperkuat pemahaman hukum pidana nasional.“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda,” kata Kepala … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Redaksi akan mengikuti perkembangan berita ini.