Pengamat menilai kenaikan hak keuangan kepala daerah harus berbasis kinerja

Pengamat kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Tobirin menilai wacana peningkatan hak keuangan kepala daerah perlu diimbangi indikator kinerja yang terukur, transparan, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar benar-benar memberikan manfaat bagi publik.“Peningkatan kesejahteraan kepala daerah dapat menjadi salah satu pendorong motivasi kerja,” kata Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu di Purwokerto, …

Pengamat kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Tobirin menilai wacana peningkatan hak keuangan kepala daerah perlu diimbangi indikator kinerja yang terukur, transparan, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar benar-benar memberikan manfaat bagi publik.“Peningkatan kesejahteraan kepala daerah dapat menjadi salah satu pendorong motivasi kerja,” kata Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu di Purwokerto, … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Pengamat kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Tobirin menilai wacana peningkatan hak keuangan kepala daerah perlu diimbangi indikator kinerja yang terukur, transparan, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar benar-benar memberikan manfaat bagi publik.“Peningkatan kesejahteraan kepala daerah dapat menjadi salah satu pendorong motivasi kerja,” kata Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu di Purwokerto, … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Pengamat kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Tobirin menilai wacana peningkatan hak keuangan kepala daerah perlu diimbangi indikator kinerja yang terukur, transparan, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar benar-benar memberikan manfaat bagi publik.“Peningkatan kesejahteraan kepala daerah dapat menjadi salah satu pendorong motivasi kerja,” kata Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu di Purwokerto, … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Pengamat kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Tobirin menilai wacana peningkatan hak keuangan kepala daerah perlu diimbangi indikator kinerja yang terukur, transparan, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar benar-benar memberikan manfaat bagi publik.“Peningkatan kesejahteraan kepala daerah dapat menjadi salah satu pendorong motivasi kerja,” kata Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu di Purwokerto, … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Pengamat kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Tobirin menilai wacana peningkatan hak keuangan kepala daerah perlu diimbangi indikator kinerja yang terukur, transparan, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar benar-benar memberikan manfaat bagi publik.“Peningkatan kesejahteraan kepala daerah dapat menjadi salah satu pendorong motivasi kerja,” kata Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu di Purwokerto, … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Pengamat kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Tobirin menilai wacana peningkatan hak keuangan kepala daerah perlu diimbangi indikator kinerja yang terukur, transparan, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar benar-benar memberikan manfaat bagi publik.“Peningkatan kesejahteraan kepala daerah dapat menjadi salah satu pendorong motivasi kerja,” kata Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu di Purwokerto, … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Redaksi akan mengikuti perkembangan berita ini.