Hilirisasi SDA Ugal-ugalan Dituding Jadi Penyebab Bencana Sumatera, BKPM Buka Suara
Hilirisasi SDA Ugal-ugal Dituding Jadi Penyebab Bencana Sumatera, BKPM Buka Suara
Indonesia, khususnya wilayah Aceh dan Sumatera, dilanda bencana banjir dan tanah longsor pada awal Desember 2023. Bencana ini mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan displacement penduduk. Kerugian ini memicu beragam respon, termasuk tuntutan agar pemerintah menghentikan aktivitas hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang dianggap menjadi salah satu pemicu bencana.
Berbagai pihak mengklaim bahwa aktivitas hilirisasi SDA yang dilakukan ugal-ugalan menjadi salah satu faktor utama di balik bencana alam tersebut. Pencapresan hutan, tambang ilegal, dan pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan menjadi contoh aktivitas hilirisasi yang dirumuskan sebagai pelakunya.
Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan memberikan klarifikasi terkait tudingan tersebut dalam konferensi pers. “Kami memahami kekhawatiran publik atas bencana di Aceh dan Sumatera. Pertumbuhan ekonomi juga harus diiringi dengan keberlanjutan lingkungan,” ujar Nurul Ichwan.
BKPM menegaskan bahwa aktivitas hilirisasi SDA yang tertib dan berkelanjutan justru bermanfaat bagi pembangunan ekonomi. Nurul Ichwan menjelaskan, hilirisasi SDA mampu meningkatkan nilai tambah dari bahan baku lokal dan menciptakan lapangan kerja, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Namun, HPKM menyadari bahwa proses hilirisasi SDA harus tetap selaras dengan prinsip sustainable development. Khususnya, pemanfaatan SDA harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan sosial, dan dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” tegas Nurul Ichwan.
BKPM mencatat bahwa pemerintah memiliki peraturan dan standar yang ketat untuk pelaksanaan hilirisasi SDA. Perusahaan yang bergerak di bidang ini wajib mematuhi izin dan peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan.
“BKPM berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan hilirisasi SDA sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kami mendorong adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah praktik ugal-ugalan,” jelas Nurul Ichwan.
Kesimpulan
Bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera membangkitkan pertanyaan serius terkait peran hilirisasi SDA. Meskipun dinilai sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja, aktivitas yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dapat berakibat fatal.
BKPM menegaskan komitmennya untuk mendorong hilirisasi SDA yang berkelanjutan, selaras dengan prinsip sustainable development, dan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap praktik ilegal menjadi kunci untuk melindungi lingkungan dan memastikan manfaat hilirisasi SDA bagi masyarakat dan generasi mendatang.