KPK Periksa Anak Gubernur Kalbar, Ini yang Digali
KPK Periksa Anak Gubernur Kalbar, Ini yang Digali
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Arief Rinaldi, putra Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kalbar, pada Kamis, 4 Desember 2025. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat.
Badan Penegak Hukum (Kejaksaan) telah menetapkan Arief sebagai tersangka dan menuntut hukuman penjara. Keterangan resmi KPK menyatakan bahwa Arief Rinaldi diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah ditangani.
“Pemeriksaan Arief Rinaldi sebagai saksi dalam kaitannya dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat,” ujar Juru Bicara KPK melalui keterangan resmi.
Meski detail pertanyaan yang diajukan kepada Arief Rinaldi belum diungkap secara rinci, penyidik KPK diketahui menyelidiki terkait dugaan keterlibatannya dalam proses pengadaan barang dan jasa yang bermasalah.
Kuasa hukum Arief Rinaldi saat dihubungi menyatakan bahwa kliennya kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik KPK. “Arief Rinaldi kooperatif menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaannya. Kami yakin Arief tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana korupsi,” ujar kuasa hukum.
KPK menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Arief Rinaldi merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan. Penegakan hukum atas kasus korupsi melibatkan stakeholder utama dan perihal terkait, termasuk keluarganya, jika ada bukti kuat keterlibatan.
Hingga kini, KPK belum menetapkan Arief Rinaldi sebagai tersangka dan terus melakukan investigasi secara mendalam untuk mengungkap fakta di lapangan.
Kesimpulan :
Pemeriksaan Arief Rinaldi oleh KPK menandai langkah terbaru dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat. Meskipun Arief Rinaldi belum ditetapkan sebagai tersangka, KPK terus mengungkap fakta untuk memastikan keadilan ditegakkan.
Kijaksanaan proses hukum kedepannya akan menunjukan muara dari hasil investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus ini. Jelas, KPK akan tetap melakukan upaya untuk menuntaskan kasus ini secara objektif dan adil demi menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.