Yusril tekankan kepastian hukum swasta dalam RUU Satu Data

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu memberikan kepastian hukum bagi sektor swasta, termasuk terkait …

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu memberikan kepastian hukum bagi sektor swasta, termasuk terkait … Hal ini relevan dalam konteks Jogja.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu memberikan kepastian hukum bagi sektor swasta, termasuk terkait … Hal ini relevan dalam konteks Jogja.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu memberikan kepastian hukum bagi sektor swasta, termasuk terkait … Hal ini relevan dalam konteks Jogja.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu memberikan kepastian hukum bagi sektor swasta, termasuk terkait … Hal ini relevan dalam konteks Jogja.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu memberikan kepastian hukum bagi sektor swasta, termasuk terkait … Hal ini relevan dalam konteks Jogja.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu memberikan kepastian hukum bagi sektor swasta, termasuk terkait … Hal ini relevan dalam konteks Jogja.

Redaksi akan mengikuti perkembangan berita ini.