Security Council renews DR Congo peacekeeping mission amid renewed M23 offensives in the east
Dewan Keamanan PBB Perpanjang Tugas Pemeliharaan Perdamaian di Kongo Tengah Tengah Ketegangan Militer
New York, – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (15 Desember 2023) secara bulat memutuskan untuk memperpanjang mandat misi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo (RDC) selama satu tahun. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya pertempuran di timur negara tersebut akibat serangan lanjutan kelompok rebel M23.
Perpanjangan mandat ini disampaikan melalui resolusi PBB 2793 yang diadopsi tanpa penolakan. Resolusi tersebut menekankan kebutuhan akan penyelesaian damai dan politik terhadap konflik di Kongo.
“Kami mendesak semua pihak untuk mengakhiri kekerasan, memulai dialog dan mencari solusi politik yang berkelanjutan untuk konflik diDRC,” ungkap perwakilan Inggris dalam sidang Dewan Keamanan.
Misi pemeliharaan perdamaian PBB di RDC, yang dikenal dengan MONUSCO, telah beroperasi di negara tersebut selama lebih dari dua dekade. Misi ini awalnya dibentuk untuk membantu melindungi warga sipil dan mendukung proses perdamaian setelah perang saudara yang dahsyat. Namun, kehadiran PBB telah menuai kritik selama bertahun-tahun, dengan beberapa pihak yang menuduh pasukan pemeliharaan perdamaian tidak efektif dalam mencegah kekerasan dan bahkan terlibat dalam tindakan militer yang tidak disengaja.
Selama beberapa bulan terakhir, M23, kelompok pemberontak yang didukung Rwanda, telah melancarkan serangkaian serangan terhadap posisi pemerintah Kongo di wilayah provinsi Utara Kivu. Serangan-serangan ini telah mengakibatkan ribuan warga sipil terusir dari rumah mereka dan menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik.
Meskipun resolusi PBB menekankan pentingnya dialog politik untuk menyelesaikan konflik, M23 telah menolak tawaran untuk kembali ke meja negosiasi dengan pemerintah. Kelompok rebel itu mengklaim perebutan daerah yang mereka kuasai di provinsi Utara Kivu merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang dianggap tidak menepati janji-janjinya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap kelompok etnis Kongo Tutsi.
Perpanjangan mandat MONUSCO datang pada saat pemerintah Kongo sedang mempertimbangkan strategi baru dalam menghadapi M23. Pemerintah Kongo telah meminta bantuan militer dari negara-negara tetangga, termasuk Uganda dan Burundi, untuk membantu melawan pasukan rebel tersebut.
Perpanjangan mandat misi PBB ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi komunitas internasional untuk menggalang upaya diplomatik dan memberikan tekanan pada M23 untuk kembali ke meja negosiasi.
stawatiga permasalahan mendasar yang mendorong konflik di pegunungan Virunga, termasuk pembangunan ekonomi yang tidak merata, diskriminasi etnis dan keterlibatan negara-negara asing.
$$