Security Council LIVE: ‘The power of the law must prevail,’ says UN chief

Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB: ‘Kekuatan Hukum Harus Berkuasa,’ Kata Sekjen

New York, Amerika Serikat (Stats) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang darurat khusus di New York untuk membahas ren dirait Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dari Caracas oleh Amerika Serikat. Penyerahan ini menuai gejolak di seluruh Amerika Latin dan dunia internasional.

Sekjen PBB, António Guterres, yang hadir pada sidang tersebut menegaskan kepada para duta besar bahwa “harus adanya penghormatan terhadap kedaulatan nasional, kemandirian politik, dan integritas teritorial.” Pernyataan ini disampaikan setelah Guterres memperingatkan pada Sabtu (05/01/2026) bahwa tindakan AS telah menetapkan “preseden berbahaya” bagi tatanan dunia.

“Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi stabilitas regional dan internasional. Kita harus memastikan bahwa hukum internasional didahulukan,” tegas Guterres. Ia menekankan bahwa semua negara, tak terkecuali negara-negara besar, harus tunduk pada hukum dan prinsip-prinsip kedaulatan.

Sidang darurat ini dihadiri oleh berbagai anggota Dewan Keamanan PBB termasuk negara-negara anggota tetap, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Perancis, dan Inggris.

Para delegasi negara-negara anggota menyampaikan berbagai pandangan dan keprihatinan mereka terkait dengan tindakan AS. Uni Eropa, melalui perwakilannya, mengecam keras penculikan Maduro dan menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Venezuela yang sah dengan Maduro sebagai presidennya.

Beberapa negara Latin Amerika ikut menyampaikan kekengerian mereka dan mendesak agar AS menghormati kedaulatan Venezuela. Sementara itu, AS sendiri membela tindakannya dengan mengklaim bahwa mereka bertindak atas dasar pedoman hukum internasional dalam memerangi korupsi dan kejahatan.

Momen-momen kunci dari sidang darurat ini:

Pernyataan tegas Sekjen PBB  ak yang menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.
 kecaman keras dari Uni Eropa dan negara-negara Latin Amerika   terhadap tindakan AS dan dukungan mereka terhadap pemerintahan Maduro.
Pemedefenan AS yang beralasan tindakan mereka sesuai dengan hukum internasional  . 

Sidang darurat ini menjadi sorotan dunia internasional dan menaikkan pertanyaan besar tentang kedaulatan negara dan hukum internasional.

Jadwal selanjutnya sidang darurat ini akan memperdalam pembahasan dan mencari solusi untuk menyelesaikan krisis politik di Venezuela dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip hukum internasional.