Usai Ditelepon Prabowo, Menkeu Purbaya Pastikan TKD Aceh 2026 Tak Dipotong
Usai Ditelepon Prabowo, Menkeu Purbaya Pastikan TKD Aceh 2026 Tak Dipotong
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh tahun 2026 tidak akan dipotong. Kepastian ini diberikan menyusul komunikasi langsung dengan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, yang menyoroti pentingnya dukungan keuangan untuk pemulihan pascabencana di Aceh.
Menurutnya, Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah, khususnya Aceh, dalam menghadapi segala bentuk tantangan, termasuk pemulihan wilayah pascabencana.
“Ya, insya Allah [TKD Provinsi Aceh 2026] tidak dipotong. Ini menjadi komitmen Kementerian Keuangan untuk mendukung pemulihan pascabencana di Aceh,” tegas Purbaya usai menghadiri konferensi di Jakarta, Jumat (8 September 2023).
Komitmen ini, kata Purbaya, didasarkan pada rasa empati dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi Aceh yang dilanda bencana alam. Ia menekankan bahwa pemulihan pascabencana adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
Fokus utama terkait pemulihan Aceh akan diarahkan pada aspek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
“Kita harus memastikan bahwa masyarakat Aceh dapat kembali beraktivitas normal secepatnya. Tentu saja, dukungan anggaran TKD menjadi salah satu faktor penting dalam proses pemulihan ini,” ujar Purbaya.
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa bantuan untuk Aceh dialokasikan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal.
Prabowo Subianto sendiri telah menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada transformasi pembangunan Aceh pascabencana. Ia menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah pusat bagi pemulihan ekonomi dan infrastruktur di Provinsi Aceh.
Koordinator Bidang Ekologi dan Ekonomi PT Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia, Wawan Wahyudi, mengapresiasi komitmen pemerintah untuk tidak mengurangi TKD Aceh. Menurutnya, suntikan anggaran TKD sangat penting untuk memobilisasi kembali perekonomian Aceh dan membangun daerah yang lebih resilient.
“Pemulihan pasca bencana memerlukan dukungan finansial yang signifikan. Komitmen pemerintah untuk tidak mengurangi TKD Aceh adalah langkah yang sangat baik dan apresiasi bagi pemerintah,” ujar Wawan.
Kesimpulan
Keputusan pemerintah untuk tidak mengurangi TKD Aceh 2026 menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh yang tengah menghadapi tantangan pemulihan pasca bencana. Dukungan anggaran ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam memulihkan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di Provinsi Aceh. Komitmen dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci penting untuk mewujudkan pemulihan yang merata dan berkelanjutan di Aceh.