Economic Dogma Blocks Pragmatic Policies
Dogma Ekonomi Menghambat Kebijakan Pragmatis
Kuala Lumpur, 19 Januari – Gemerlap ekonomi global perhelatan awal tahun 2000an memudar seiring dengan krisis ekonomi Asia 1997-1998. Negara-negara di Asia Tenggara, terutama Thailand, Indonesia, Korea Selatan, dan Filipina, dilanda resesi yang parah akibat krisis nilai tukar dan hutang luar negeri.
Pada saat krisis itu, Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, menentang solusi pragmatis yang ditawarkan beberapa negara yang terdampak. Kebijakan yang direkomendasikan Barat seperti devaluation mata uang dan tunda pembayaran hutang dianggap sebagai “pemberi pelajaran” untuk mendorong reformasi ekonomi struktural. Bayangkan ironisnya, ketika krisis global 2008 menghantam, negara-negara Barat justru menerapkan kebijakan yang sama, walau tidak secara langsung mengakuinya.
“Krisis di negara-negara Asia Timur itu adalah masa pengujian besar untuk lembaga-lembaga monetaris internasional seperti IMF,” ungkap Sejarawan Ekonomi dari Universiti Malaya, Profesor A.K. Asraf.
“Mereka mengikatkan sejumlah negara-negara berkembang pada kebijakan-kebijakan yang sangat ketat dan austerity, dengan memaksimalkan persyaratan pembiayaan yang tinggi dan kontrol ketat atas inflasi. Pada akhirnya, mereka justru menciptakan situasi yang semakin sulit bagi negara-negara yang terdampak,” lanjutnya.
Kemanyakan seorang ekonom senior, yang ingin namanya dirahasiakan, “Apakah ada perbedaan mendasar Jogjajateng.com krisis 1997 dan 2008? Tidak! Hanya saja, kali ini manurut skeptis, Barat sendiri yang merasakan dampaknya.”
Kemungkinan besar ketidakKramitian ekonomi global yang bergejolak dan kebijakan global yang dari segi teoritis justru menguntungkan Barat sendiri. Solusi yang dapat diterima semua pihak masih belum terungkap.
“Ketimpangan ekonomi global yang semakin lebar menjadi bukti bahwa model ekonomi global saat ini tidak adil. Kebijakan pragmatis lebih penting daripada dogma ekonomi,” tegas Profesor Asraf.
Indonesia, yang juga pernah terlanda krisis Asia 1997-98, adalah salah satu negara berkembang yang kini menganjurkan pendekatan pragmatik dalam mengatasi krisis global. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif krisis.
Meski negara-negara Barat perlu untuk bersikap flexibel dan belajar dari masa lalu, persistensi terhadap dogma ekonomi bisa saja menunda solusi yang tepat dan membuat krisis lebih berkepanjangan. Persoalannya bukan sekedar tentang teori ekonomi, melainkan tentang cara pandang dan prioritas kebijakan.
“Kita memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan pragmatis,” jelas econom senior tersebut. “Memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi bukanlah tindakan yang kelemahan, melainkan kunci untuk membangun masa depan yang berkelanjutan.”
Masalah utama terletak pada pungutan nilai tukar dan defeistasi sistem keuangan global yang dipaksakan oleh lembaga keuangan internasional pada negara-negara berkembang. Sampai benar-benar ada revisi sistem yang lebih adil, krisis semacam ini masih akan terjadi, mengguncang keseimbangan ekonomi global dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.