KPK OTT Bupati Pati-Wali Kota Madiun, Istana: Korupsi harus diperangi
KPK OTT Bupati Pati-Wali Kota Madiun, Istana: Korupsi Harus Diperangi
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo dan Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi pada Rabu (27/9/2023). Kedua pejabat tersebut diduga terlibat kasus suap pembangunan proyek di wilayah masing-masing.
KPK menyatakan bahwa OTT ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan oleh lembaga antirasuah. Modus yang digunakan dalam kasus tersebut juga sudah ditandai KPK sebagai modus dimana pejabat negara menerima suap untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proses bidding proyek infrastruktur.
“Kami akan terus lakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk korupsi di berbagai daerah di Indonesia,” tegas Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan persnya.
Tanggapan dari Istana
Penindakan terhadap kedua pejabat penting ini langsung mendapat tanggapan dari Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa OTT yang dilakukan KPK merupakan bukti seriusnya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.
“Penindakan KPK ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Korupsi harus terus diperangi dan menjadi pekerjaan rumah bersama semua pihak,” ujar Prasetyo Hadi di Jakarta pada Kamis (28/9/2023).
Ia menegaskan bahwa pemerintah siap mendukung penuh upaya KPK dalam pelaksanaan tugasnya.
“KPK memiliki penuh kewenangan dalam menangani kasus korupsi dan kami akan senantiasa mendukung penuh mereka dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya.
Dampak OTT untuk Masyarakat
Alih-alih hanya penindakan, pengendalian serta pencegahan menjadi fokus utama lembaga antirasuah.
“Perlu memahami bahwa kasus korupsi berdampak sangat buruk bagi masyarakat. Timbulnya kesenjangan, jalan ter obstruction, dan pembangunan yang tidak merata semuanya akibat korupsi. ” ucap Suciwati, aktivis antikorupsi, dalam kesempatan terpisah.
Beliau juga menekankan perlunya peran aktif masyarakat dalam memberantas korupsi. “Masyarakat harus berani melaporkan dugaan korupsi apabila melihatnya. Jangan sekedar diam, karena laporan masyarakat merupakan pondasi penting bagi KPK untuk melakukan penindakan.”
Kesimpulan
OTT terhadap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun menjadi peringatan bagi seluruh pejabat publik agar taat hukum dan tidak melakukan tindakan koruptif. Pemerintah dan lembaga antikorupsi berkomitmen untuk terus memberantas korupsi dan membawa pelaku korupsi ke pengadilan. Pemerintah berharap masyarakat ikut aktif melaporkan setiap dugaan korupsi yang mereka temukan. Dengan kerjasama semua pihak, Indonesia dapat mencapai bebas dari korupsi dan menjadi negara yang adil dan makmur.