Partai Gerindra angkat bicara terkait OTT Bupati Pati
Partai Gerindra Angkat Bicara Terkait OTT Bupati Pati
Semarang – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah memberikan tanggapan resmi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, yang merupakan kader partai. Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Sudaryono, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi pemeriksaan KPK terkait penangkapan Sudewo.
“Kami di Partai Gerindra selalu menjunjung tinggi hukum dan proses yang berjalan. Meski Pak Sudewo merupakan kader kami, kami tetap menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada KPK untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan resmi di Semarang, Rabu (19/10).
Sudaryono menegaskan bahwa partai memandang serius pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh oknum kadernya. Ia menyatakan bahwa setiap kader Partai Gerindra wajib menjunjung tinggi integritas dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
“Tegaskan kembali, bahwa Partai Gerindra tidak akan menoleransi oknum yang melakukan pelanggaran hukum dan melanggar etika. Inilah yang terjadi jika seseorang mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan mengkhianati kepercayaan publik,” tegas Sudaryono.
DPD Partai Gerindra Jateng juga menyampaikan rasa prihatinnya atas kejadian ini. Dirinya berharap publik dapat tenang karena KPK akan menyelidiki kasus ini dengan transparan dan akuntabel.
“Kami yakin KPK akan menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan profesionalitasnya dalam menangani kasus ini. Partai Gerindra mendukung penuh upaya KPK dalam memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih,” ucap Sudaryono.
Sebagai langkah selanjutnya, partai berencana untuk melakukan evaluasi internal terhadap sistem dan mekanisme pengawasan terhadap para kadernya, khususnya para caleg dan pejabat publik.
“Evaluasi ini bertujuan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang. Kami berharap hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua kader Partai Gerindra untuk lebih meningkatkan integritas dan profesionalisme,” pungkas Sudaryono.
Diketahui bahwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Bupati Pati dan beberapa orang terkaitnya dilakukan pada Selasa (17/10). KPK menemukan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait proyek infrastruktur dalam beberapa waktu berjalan terakhir.
Partai Gerindra, dalam penanganan kasus ini, mengambil sikap tegas dengan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum dan menjunjung tinggi proses hukum yang berlaku. Pengambil sikap ini juga menjadi perwujudan komitmen partai untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.