Pemprov Jateng dukung pembebasan PBB bagi petani pertahankan sawah
Pemprov Jateng Dukung Pembebasan PBB bagi Petani Pertahankan Sawah
Semarang, 18 Februari 2023 – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh mendukung upaya peningkatan produksi pangan nasional melalui program pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk petani yang mempertahankan lahan sawah atau lahan pertanian lainnya. Program ini diharapkan dapat mendorong petani untuk terus menjaga lahan sebagai jantung utama produksi pangan, menggapai target swasembada pangan pada tahun 2026.
Keputusan ini menegaskan kembali peran Jawa Tengah sebagai salah satu penopang utama pangan nasional. Bahkan, pada tahun 2025, produksi padi di Jawa Tengah menempati peringkat ketiga secara nasional, menjadi bukti nyata dari dedikasinya untuk menjaga ketahanan pangan negara.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menyatakan komitmen Pemprov Jateng dalam mendukung petani dan program swasembada pangan. “Provins kita memiliki potensi yang besar dalam sektor pertanian. Program pembebasan PBB ini merupakan salah satu bentuk dukungan kami kepada para petani untuk terus merawat lahan pertanian dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” ujarnya di Semarang, Sabtu.
Dalam wawancara, Defransisco mengungkapkan, target produksi padi di Jawa Tengah untuk tahun ini mencapai 10,5 juta ton. Ia optimis bahwa target tersebut dapat terlaksana dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak, termasuk para petani, swasta, dan lembaga terkait lainnya.
Selain pembebasan PBB, Pemprov Jateng juga akan terus mendorong program pengembangan pertanian secara berkelanjutan. “Kami akan fokus pada penerapan teknologi modern dalam sektor pertanian, bimbingan teknis bagi petani, serta akses yang lebih mudah terhadap input pertanian,” terang Defransisco.
Pemprov Jateng yakin bahwa program pembebasan PBB ini dapat merangsang minat petani untuk terus menjaga dan mengembangkan lahan sawah, sekaligus meningkatkan produktivitas padi. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional, serta memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan Indonesia.
Pembebasan PBB bagi petani diharapkan dapat memotivasi masyarakat, khususnya para generasi muda, untuk berkontribusi dalam sektor pertanian. Pemerintah meyakini bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Program ini bukan hanya sekadar pembebasan pajak, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjamin ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang. Dengan dukungan penuh dari Pemprov Jateng, para petani di Jawa Tengah dapat terus berkontribusi dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut.