DPR setujui Polri tetap di bawah Presiden
DPR Setujui Polri Tetap Di Bawah Presiden
Jakarta – Dalam rapat paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, DPR RI resmi menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri yang merupakan hasil pembahasan Komisi III DPR RI. Keputusan ini penting karena menetapkan kedudukan Polri tetap di bawah Presiden melalui mekanisme pengawasan dan koordinasi yang melibatkan Polri dan Presiden secara langsung.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin jalannya rapat paripurna tersebut. Ia menyampaikan kesimpulan dari hasil pembahasan Komisi III DPR RI kepada para wakil rakyat.
“Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, terhadap laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan Percepatan Reformasi Polri, apakah dapat disetujui?” tanya Saan Mustopa di Ruang Paripurna DPR RI, dikutip pada (harus diisi tanggal).
Selanjutnya, para anggota DPR RI memberikan persetujuan mereka dengan lantunan suara “setuju”.
Delapan poin tersebut mencakup berbagai aspek reformasi, mulai dari peningkatan profesionalisme, pengawasan internal, transformasi struktur, hingga pembijakan sistem anggaran Polri.
Putranto, anggota Komisi III DPR RI yang berperan dalam proses pembahasan, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah perdebatan dan musyawarah yang panjang Jogjajateng.com anggota Komisi III dengan berbagai pihak yang terkait dengan reformasi Polri.
“Kami telah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk pakar, akademisi, dan elemen masyarakat. Melalui perdebatan yang konstruktif, akhirnya kami menemukan titik temu dalam delapan poin ini,” ungkap Putranto.
Salah satu poin yang paling krusial dan disorot adalah terkait dengan kedudukan dan pengawasan Polisi. Meskipun Polri tetap berada di bawah Presiden, mekanisme pengawasan dan koordinasi yang lebih optimal akan diterapkan.
“Prinsipnya, Polri tetap berada di bawah Presiden. Namun, pengawasan dan koordinasi akan dilakukan secara lebih terstruktur melalui lembaga-lembaga yang tepat. Dampaknya, akurasi dan profesionalitas pelayanan publik Polri dapat ditingkatkan,” papar Putranto.
Keputusan ini diharapkan akan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan reformasi Polri yang menyeluruh dan berkelanjutan. Publik berharap Polri, dengan komitmen dan dukungan dari DPR RI, dapat menjadi institusi keamanan dan penegak hukum yang terpercaya dan profesional.
Pemerintah dan DPR RI telah menegaskan komitmen untuk memantau dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan reformasi Polri. Berbagai mekanisme akan diterapkan untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan reformasi dan pelayanan publik yang lebih baik.
Public berharap segera transisi pada praktek lapangan. Reformasi Polri yang tuntas akan memberikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.