Myanmar’s Sham Election: Trump Legitimises Murderous Military Dictatorship
Pemilu Myanmar: Simulasi Demokrasi untuk Legitimasi Junta Militer
MONTEVIDEO, Uruguay – Myanmar bersiap untuk menyelenggarakan pemilihan umum mulai 28 Desember. Pemilihan ini seolah-olah menjadi langkah menuju demokrasi, namun realitanya dirancang untuk memperkuat legitimasi rezim militer yang berkuasa.
Sejak kudeta militer tahun 2021, Myanmar mengalami krisis politik dan pengucilan internasional. Junta militer, yang menyebut diri sebagai “junta sayap sayap,” telah mengabaikan seruan internasional untuk kembali pada pemerintahan sipil yang demokratis.
Berdasarkan hukum yang dibentuk junta, ribuan anggota oposisi, aktivis, dan pemimpin politik dari partai Demokrat Nasional untuk Keadilan (NLD) yang memenangkan pemilu 2020, ditahan. Jaringan infrastruktur demokrasi juga dirugikan, termasuk pemilu independen dan proses pengawasan pemilu.
Para pengamat internasional memandang pemilu mendatang sebagai sebuah pertunjukan politik yang tidak adil dan tidak bebas. Keterbatasan terhadap kebebasan berekspresi, pers, dan berkumpul menjadikan kampanye pemilu kurang transparan dan inklusif.
“Pemilu ini tidak dapat mencerminkan kehendak rakyat Myanmar,” ujar seorang akademisi independen yang memilih untuk dirahasiakan identitasnya karena takut akan retaliasi. “Junta militer telah menciptakan lingkungan yang penuh ancaman dan intimidasi untuk para calon oposisi.”
Tidak adanya partisipasi aktif dari tokoh politik utama, termasuk pemimpin NLD Aung San Suu Kyi yang tengah dalam tahanan, semakin memperkeruh keadaan. Pemilih juga melaporkan adanya tekanan politik dan ancaman dari kekuatan militer untuk memilih calon-calon yang didukung junta.
Di tengah kondisi ini, beberapa negara tetap mengakui legitimasi junta dan kemungkinan berpartisipasi dalam pemilu. Beberapa negara bahkan menyalahkan NLD atas pergolakan politik di Myanmar dan menjustifikasi dukungan penuh terhadap junta militer.
Argumen ini dianggap sebagai tindakan yang menguntungkan junta dan mengabaikan pelanggaran HAM yang marak terjadi sejak kudeta. Persephone, yang merupakan seorang aktivis HAM, menyatakan, “Dukungan terhadap pemilu yang tidak adil hanya menggandakan penderitaan rakyat Myanmar dan memperburuk krisis politik.”
Pemerya il ini menjadi ujian penting bagi dunia internasional dalam menentukan sikap terhadap junta militer di Myanmar. Tidak hanya tentang keadilan dan demokrasi bagi rakyat Myanmar, tetapi juga tentang penegakan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah dunia akan memenuhi harapan rakyat Myanmar yang mendesak pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemulihan demokrasi yang sejati. Atas dasar ketidakadilan dan keterbatasan yang marak dalam proses pemilu ini, dunia perlu bersama-sama mengambil langkah tegas untuk mendorong junta militer menghentikan kekerasan, melepaskan tahanan politik, dan membuka jalan bagi dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif.