‘The American People Deserve It’: Democrats Reveal Their 3 Demands to Avoid a Shutdown

Demokrat Serukan Reformasi ICE, Ancam Shutdown Jika Tidak Dipenuhi

Washington D.C. – Demokrat di Senat Amerika Serikat telah mengumumkan tiga tuntutan penting untuk pengubahan Badan Imigrasi dan Penjaga Pantai (ICE) pada saat pemerintah berhadapan dengan potensi penutupan pemerintahan yang mulai efektif Sabtu nanti. Setelah pertemuan tertutup di Jogjajateng.com para anggota partai, Senator Chuck Schumer, ketua kelompok Demorkat, menegaskan bahwa partai mereka telah sepakat mengenai tiga tujuan legislatif yang diyakini diperlukan untuk membatasi operasional ICE, yang menuduh otoritas tersebut beroperasi dengan sedikit akuntabilitas di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Tuntutan-tuntutan tersebut meliputi:

1. Pengeketatan persyaratan surat perintah untuk ICE: Schumer menekankan perlunya pengetatan aturan yang mengatur penggunaan surat perintah dan mensyaratkan koordinasi ICE dengan penegak hukum negara dan daerah. “Kami ingin mengakhiri patroli menjelajah.” ujarnya, “Kami perlu memperketat aturan yang mengatur penggunaan surat perintah dan mewajibkan koordinasi ICE dengan penegak hukum negara dan daerah.”

2. Menghukum ketidakbertanggungjawaban: Demokrat menuntut kode etik federal seragam untuk para agen, serta investigasi independen atas dugaan pelanggaran. Mereka juga menginginkan standar penggunaan kekerasan yang sama seperti diterapkan pada kepolisian lokal, yang diikuti dengan konsekuensi bagi agen yang melanggarnya. “Para agen federal harus dipertanggungjawabkan sebagaimana agen polisi lokal,” kata Schumer.

3. “Topeng Kendali, Kamera Tubuh Bersuara: ” Tuntutan ketiga menyangkut larangan agen mengenakan penutup wajah, kewajiban mengenakan kamera tubuh, dan membawa identitas yang tercetak jelas. “Tidak ada lagi agen anonim, tidak ada lagi agen rahasia,” tegas Schumer.

Schumer menegaskan bahwa tuntutan-tuntutan ini merupakan reformasi yang masuk akal dan diharapkan oleh masyarakat. Ia juga memperingatkan bahwa jika para Republikan menolaknya, mereka memilih kekacauan daripada ketertiban.

Tuntutan utama ini muncul setelah penembakan tragis Alex Pretti di Minneapolis oleh agen imigrasi federal minggu lalu, menjadi penembakan kedua oleh agen tersebut di kota tersebut dalam sebulan, yang memicu ketegangan di Kongres yang terpecah.

Meskipun Demokrat menyatakan ketekadannya untuk melanjutkan proses persetujuan lima dari enam rancangan anggaran yang tersisa, mereka bersikeras bahwa rancangan anggaran Departemen Homeland Security harus dipisahkan atau direvisi untuk memasukkan pembatasan legislatif terhadap ICE, terharap tenggat waktu Jumat nanti.

Wakil Ketua Demokrat Inquiry, Senator Patty Murray, menyamakan kejadian penembakan ini sebagai titik balik bagi negara. “Pembunuhan tragis Alex Pretti adalah titik balik bagi kita,” kata Murray. “Kami mengatakan cukup.”

Di sisi lain, para Republikan memperingatkan bahwa tuntutan Demokrat berisiko menyebabkan penutupan pemerintahan yang akan mengganggu bantuan bencana, penerbangan, dan operasi keamanan nasional, sambil menekankan bahwa ICE sendiri tidak akan terganggu secara signifikan.

Senate Majority Leader, John Thune, menegaskan bahwa rancangan anggaran Departemen Homeland Security yang ada telah menyertakan perubahan yang dicari Demokrat, termasuk US$20 juta untuk kamera tubuh dan pendanaan untuk pelatihan de-eskalasi. Ia juga mencatat bahwa langkah resolusi anggaran jangka pendek untuk menjaga Departemen Homeland Security tetap beroperasi secara efektif akan memberikan lebih banyak dana kepada ICE daripada rancangan anggaran yang disepakati.

Sedangkan Republikan Senator John Barrasso menekankan bahwa penutupan pemerintah menjelang akhir pekan bakal menghentikan pendanaan untuk FEMA, mengacaukan operasi TSA dan pengawasan lalu lintas udara, “Para Demokrat akan menyebabkan kekacauan di seluruh Amerika,” kata Barrasso.

Meski demikian, masih belum jelas sejauh mana Demokrat siap untuk memaksakan perubahan yang mereka tuntut. Beberapa bulan lalu, beberapa anggota Demokrat menarik diri dan mengakhiri penutupan pemerintahan selama 43 hari yang mencatat rekor atas pendanaan perawatan kesehatan tanpa mengamankan tuntutan mereka.