The UN is Being Undermined by the Law of the Jungle
Perserikatan Bangsa-Bangsa Terancam oleh Hukum "Kejahatan"
NEW YORK, 30 Januari – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyampaikan pernyataan yang mengejutkan dalam sidang Dewan Keamanan pekan lalu. Ia menyatakan bahwa aturan hukum sedunia secara bertahap digantikan dengan “hukum hutan”.
Guterres menyoroti pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan ketidakpedulian terhadap Piagam PBB. Ia mencontohkan konflik di Gaza dan Ukraina sebagai gambaran nyata dari tren ini, di mana aturan hukum diabaikan sewenang-wenang. Pernyataan ini disampaikan di tengah lanjutan kekerasan massal di berbagai belahan dunia.
“Kita melihat pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan keputusasaan terhadap Piagam PBB. Dari Gaza hingga Ukraina, dan di seluruh dunia, hukum harus menjadi menu a la carte,” ujar Guterres.
Pernyataan Sekretaris Jenderal ini menuai perhatian serius dari kalangan diplomat dan pengamat internasional. Situasi dunia yang semakin kompleks dan ketidakstabilan geopolitik menjadi faktor utama yang memperburuk situasi.
Semakin banyak negara yang menempuh jalan unilateral dalam menyelesaikan sengketa, dan sanksi internasional tidak lagi efektif.
Kompetensi PBB dalam menegakkan perdamaian dan hukum internasional semakin dipertanyakan. Banyak pihak menilai PBB telah kehilangan pengaruhnya dan gagal mencegah konflik-konflik yang berkecamuk di berbagai belahan dunia.
Guterres sendiri mengakui bahwa PBB menghadapi tantangan besar dalam menjamin terciptanya hukum yang adil dan merata bagi semua. Ia menekankan pentingnya kerjasama internasional dan komitmen kuat dari setiap negara untuk menegakkan aturan hukum.
Namun, implementasi tersebut menjadi problem tersendiri. Selaras dengan pernyataan Guterres, banyak yang berpendapat bahwa hukum internasional saat ini terancam oleh realitas politik yang serba kompleks.
Namun, hilangnya kepercayaan terhadap hukum internasional juga membuka celah bagi negara-negara untuk melanggarnya secara eksplisit. Dampaknya jelas bagi kehidupan manusia, terutama negara-negara yang lemah dan rentan terhadap dominasi kekuatan kuat.
Menyikapi situasi ini, Guterres mengajak seluruh negara untuk kembali berkomitmen pada prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB. Ia menegaskan bahwa tanpa hukum, dunia akan tunduk pada “hukum hutan” dan kehidupan manusia akan semakin pahit.