Trump Accuses Minneapolis Mayor of ‘Very Serious Violation of the Law’ Over Immigration Enforcement
Trump Kecam Keras Wali Kota Minneapolis Atasi Kebijakan Imigrasi
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengkritik keras perilaku Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, atas penannya kebijakan terkait penegakan hukum imigrasi. Trump menuduh Frey melanggar hukum dengan menyatakan bahwa “Minneapolis tidak akan menegakkan hukum imigrasi federal”.
Dalam postingan di Truth Social, Trump menyatakan, “Bisakah seseorang di kalangannya menjelaskan bahwa pernyataan ini adalah pelanggaran hukum yang sangat serius, dan bahwa dia bermain api!” Pidato tersebut merupakan respons terhadap pernyataan Frey yang disampaikan sebelumnya di media sosial bahwa ia telah “jelas menyatakan” kepada perwakilan kepresidenan urusan perbatasan Tom Homan, yang ditugaskan oleh Trump untuk mengurus operasi imigrasi di Minneapolis, bahwa petugas setempat tidak akan melakukan penegakan hukum imigrasi federal.
Seminggu sebelumnya, Trump sempat menunjukkan sikap yang lebih lunak terhadap Frey dan Gubenur Minnesota, Tim Walz, dengan berupaya meredakan kritik dari berbagai pihak terhadap kebijakan imigrasinya pasca penembakan fatal oleh agen federal di Minneapolis.
Meski sempat menyebut pertemuannya dengan Frey berlangsung “sangat baik”, Trump tetap keras dengan tuduhannya dan menuduh Frey melanggar hukum. Frey merespon pernyataan Trump dengan menegaskan bahwa tugas polisi lokal adalah menjaga keselamatan masyarakat, bukan menegakkan hukum imigrasi federal.
Konteks Hukum:
Kasus ini berakar pada sengketa penegakan hukum imigrasi di Amerika Serikat. Meskipun pemerintah federal memiliki kewenangan eksekutif dalam menegakkan kebijakan imigrasi, pengadilan telah menegaskan berkali-kali bahwa negara bagian dan kota tidak diwajibkan untuk membantu penegakan hukum imigrasi federal.
Pengadilan, termasuk Mahkamah Agung di kasus Printz v. United States (1997), telah menegaskan bahwa negara bagian dan kota mempertahankan “residu dan kepribadian sovereignty” (sovereing tinggi) yang mencegah pemerintah federal memaksa mereka untuk menegakkan hukum federal, termasuk hukum imigrasi.
Kesimpulannya, gesekan Jogjajateng.com upaya Presiden Trump untuk menegakkan kebijakan imigrasinya dengan pendirian beberapa kota dan negara bagian untuk membatasi keterlibatan dalam penerapan kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang pembagian kekuasaan Jogjajateng.com pemerintah pusat dan daerah di Amerika Serikat.