UN renews ceasefire push in Sudan
UN Tekankan Permohonan Gencatan Senjata di Sudan
Khartoum, Sudan – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyerukan kepada belah pihak yang bersengketa di Sudan untuk mencapai kompromi dan segera menerapkan gencatan senjata.
Seruan ini disampaikan saat serangan drone, pengungsian massal, dan kematian pasukan pemelihara perdamaian terus menekankan peningkatan risiko bagi warga sipil dan pekerja kemanusiaan.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Wakil Sekjen PBB Martin Griffiths menekankan perlunya gencatan senjata yang berkelanjutan untuk memungkinkan akses humaniter ke wilayah yang terdampak konflik dan melindungi warga sipil yang terjebak dalam kekerasan. “Situasi di Sudan semakin memburuk setiap harinya. Serangan terus menerus terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, serta penyanderaan bantuan kemanusiaan, mencoreng segala harapan akan damai di Sudan,” ucap Griffiths.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) melaporkan bahwa lebih dari 2 juta orang telah terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak konflik pecah pada bulan April. Sejumlah besar mereka terpaksa tinggal di daerah yang kekurangan akses ke layanan dasar seperti air bersih, makanan, dan perawatan kesehatan.
Keadaan ini semakin diperburuk oleh serangan drone yang terus menerus. Meskipun identitas pelaku serangan masih diselimuti misteri, serangan-serangan ini semakin menargetkan markas militer di pusat-pusat perkotaan, membuat warga sipil rentan dan mengancam upaya penghargaan perdamaian.
Lebih memprihatinkan lagi, dalam beberapa pekan terakhir, berbagai laporan mengindikasikan meningkatnya kekerasan terhadap pejuang kemanusiaan. Karyawan lembaga kemanusiaan terlambat memprioritaskan pekerja medis dan tenaga kesejahteraan guna memastikan keselamatan mereka.
Meskipun demikian, akses yang terbatas ke wilayah konflik membuat pekerjaan bantuan pengungsi dan pengungsi sangat sulit.
PBB kembali mengimbau kepada para pelaku konflik untuk menghormati hukum humaniter internasional dan memberikan perlindungan bagi warga sipil dan pekerja kemanusiaan.
Griffiths menegaskan bahwa Perjanjian Gencatan Senjata yang diusulkan oleh PBB harus diimplementasikan segera. Ia menekankan bahwa gencatan senjata tunggal tidak cukup, diplomasi dan dialog yang berarti diperlukan untuk menemukan solusi permanen bagi konflik Sudan.
“Kehancuran dan kemiskinan yang menimpa Sudan saat ini bukan hanya masalah Sudan, tetapi juga masalah bagi seluruh dunia. Kita semua memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam membangun gencatan senjata yang sah dan menjembatani komunikasi. Hanya dengan demikian kita dapat menghapuskan penderitaan rakyat Sudan dan membawa kedamaian dan stabilitas bagi negara itu,” ujar Griffiths dalam pesan permohonan terakhirnya.