Airlangga Buka Suara soal Protes Buruh terkait UMP 2026, Begini Katanya
Airlangga Buka Suara soal Protes Buruh terkait UMP 2026, Begini Katanya
Jakarta – Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi protes sejumlah kalangan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. According kepada Airlangga, pemerintah telah melalui proses yang ketat dalam menentukan angka UMP, dengan mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai keseimbangan Jogjajateng.com meningkatkan kesejahteraan buruh dan menjaga dinamika ekonomi nasional.
Protes berskala besar terjadi di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, di mana UMP 2026 ditetapkan di angka Rp 4.646.000 per bulan. Para buruh menilai angka tersebut masih di bawah standar hidup layak dan tidak sebanding dengan tingginya inflasi serta kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dalam konferensi persnya di Jakarta, Airlangga menjelaskan bahwa penetapan UMP 2026 telah dilakukan berdasarkan rumus yang berlaku dan memperhatikan beberapa indikator penting.
“Pembentukan UMP ini sudah kita selesaikan dengan musyawarah Jogjajateng.com pemerintah, pengusaha dan pekerja melalui forum-forum tripartit. Kami telah melakukan perhitungan yang cermat, memperhatikan tiga hal utama: inflasi, daya beli, dan kemampuan pembayaran pengusaha,” ujar Airlangga.
Ia menyebutkan bahwa kenaikan UMP 2026 telah mencapai rata-rata 5,62% di seluruh Indonesia. Menurutnya, angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.
“Kami menyadari bahwa kebutuhan masyarakat akan upah yang layak. Peningkatan UMP ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Airlangga juga menekankan bahwa penentuan UMP merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Kenaikan gaji yang sesuai dengan kemampuan bayar pengusaha, selain dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, juga membantu kemudahan akses permodalan bagi pengusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi dan upah minimum di seluruh Indonesia. Ia mendorong agar semua pihak, termasuk kalangan buruh dan pengusaha, untuk terus dialog dan berdiskusi dalam mendorong kesejahteraan bersama dalam kerangka ekonomi yang sehat.
“Dialog dan musyawarah tetap menjadi kunci dalam menjembatani aspirasi pekerja dan kebutuhan dunia usaha. Kami berharap dengan komunikasi yang baik, kita bisa mencapai solusi yang terbaik untuk semua pihak,” pungkas Menko Airlangga.
Kesimpulan
Penentuan UMP 2026 di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, menuai pro dan kontra. Sementara pemerintah menyatakan telah melalui proses yang ketat dan mempertimbangkan berbagai faktor, kalangan buruh menilai angka yang dihasilkan masih belum memadai.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kenaikan UMP 2026 berada di rata-rata 5,62% di seluruh Indonesia dan mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga dinamika ekonomi nasional dan mendorong dialog serta musyawarah untuk mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak.