DPR Minta Purbaya Tak Pangkas TKD Pemda yang Terdampak Bencana di Sumatera: Kalau Perlu Ditambah
DPR Minta Purbaya Tak Pangkas TKD Pemda yang Terdampak Bencana di Sumatera: Kalau Perlu Ditambah
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Sugianto Santoso, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk tidak mengurangi Tunjangan Khusus Daerah (TKD) bagi daerah di Sumatera yang terdampak bencana. Ia meminta pemerintah justru mempertimbangkan untuk menambah alokasi dana jika kondisinya diperlukan.
“Kami minta Pak Mendagri jangan sampai mengurangi TKD untuk daerah bencana di Sumatera,” tegas Sugianto Santoso di Gedung DPR RI, Rabu (27/9).
Sugianto Santoso menuturkan, daerah-daerah di Sumatera saat ini sangat membutuhkan biaya besar untuk melakukan upaya pemulihan pasca bencana. “Ribuan rumah terdampak dan infrastruktur rusak parah. Ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” ujarnya.
Ia menjelaskan, TKD merupakan salah satu bentuk dukungan dan bantuan bagi daerah yang mengalami bencana alam. Dana ini diharapkan dapat membantu daerah-daerah tersebut untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak dan memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak.
“TKD penting untuk mendorong pemulihan dan stabilitas daerah pasca bencana. Jangan sampai karena alasan pembatasan anggaran, banyak masyarakat yang tetap terlantar dan sulit pulih,” imbuhnya.
Selain menghimbau agar TKD tidak dikurangi, Sugianto Santoso juga mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana TKD di daerah-daerah terdampak.
Ia menekankan agar dana tersebut benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran demi membantu masyarakat yang membutuhkan. “Kita harus memastikan dana TKD digunakan secara benar dan transparan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, belasan daerah di Sumatera terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa minggu belakangan. Ribuan rumah penduduk hancur, ribuan hektar sawah terendam, serta infrastruktur seperti jalan dan jembatan ikut rusak.
Pemerintah dalam hal ini BNPB telah menyalurkan bantuan untuk para korban bencana, tak hanya material kebutuhan pokok, tapi juga bantuan fasilitas kesehatan dan transportasi.
Pascabencana di Sumatera ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali strategi dan pola penanganan bencana alam nasional. Perlu adanya upaya sinergis Jogjajateng.com pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk dalam mensukseskan pemulihan dan mitigasi bencana yang terus menerus mengancam wilayah Indonesia.