Pembelaan Nadiem soal Harta Kekayaannya Naik karena Saham GoTo, Bukan Korupsi
Pembelaan Nadiem Soal Harta Kekayaannya Naik karena Saham GoTo, Bukan Korupsi
Menyusul laporan kenaikan harta kekayaan yang diungkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa peningkatan tersebut murni berasal dari kenaikan harga saham GoTo, bukan aktivitas korupsi.
Dalam LHKPN, harta kekayaan Nadiem tercatat mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut berbanding lurus dengan lonjakan nilai saham GoTo, perusahaan teknologi asal Indonesia yang pada tahun 2021 go public di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Nadiem, sebagai salah satu pendiri GoTo, memegang saham di perusahaan ini. Ketika GoTo melantai di pasar modal dan mengalami peningkatan nilainya, nilai saham yang dimiliki Nadiem pun ikut melonjak.
“Peningkatan harta kekayaan ini murni berasal dari kenaikan harga saham GoTo, tidak ada aktivitas korupsi yang terjadi,” tegas Nadiem dalam keterangan resmi.
Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang pejabat publik, ia selalu menjunjung tinggi etika dan moral dalam menjalankan tugasnya.
“Saya berkomitmen untuk bekerja secara transparan dan akuntabel. Laporan harta kekayaan saya diserahkan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Nadiem.
Nadiem juga menekankan bahwa kenaikan harga saham GoTo merupakan bukti dari kinerja positif perusahaan dan pertumbuhan sektor teknologi di Indonesia. Ia memandang hal ini sebagai momentum yang baik untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional.
“GoTo merupakan salah satu perusahaan teknologi yang berhasil menembus pasar global, dan ini menunjukkan potensi besar Indonesia di bidang ini,” imbuhnya.
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Tanggung Jawab
Menteri Nadiem juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan pejabat publik.
“Saya tidak hanya melaporkan diri, tetapi juga mendorong seluruh jajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memelihara etika dan integritas tinggi dalam bekerja,” katanya.
Ia menambahkan bahwa setiap laporan harta kekayaan pejabat publik harus dipertanggungjawabkan dengan jelas dan akurat.
“LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” pungkas Nadiem.
Nadiem menegaskan kembali bahwa kenaikan harta kekayaannya merupakan hasil dari kinerja positif perusahaan teknologi tempatnya berinvestasi dan bukan hasil dari korupsi. Ia mengajak semua pihak untuk fokus pada peran penting sektor teknologi dalam mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Tingkat transparansi yang ditunjukkan oleh Nadiem melalui laporan harta kekayaannya diharapkan dapat menjadi teladan bagi pejabat publik lainnya dalam menjunjung tinggi etika dan moral dalam menjalankan tugasnya.