Senator PFM Bantu Perjuangkan Proses Kepegawaian ASN di Tanah Papua
Senator PFM Bantu Perjuangkan Proses Kepegawaian ASN di Tanah Papua
Jayapura, Papua – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Paul Finsen Mayor (PFM) menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua.
Baru-baru ini, PFM berperan sebagai fasilitator dalam pertemuan Jogjajateng.com sejumlah pejabat dari Papua dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pertemuan ini, yang diadakan di Gedung NusJogjajateng.com, Jakarta, bertujuan untuk membahas beberapa kendala dan isu krusial yang dihadapi proses kepegawaian ASN di Papua.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah mengenai penyelesaian status kepangkatan dan pengangkatan ASN yang tertunda. Menurut PFM, banyak ASN di Papua yang belum tepat waktu mendapatkan status dan jenjang karir mereka, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan motivasi kerja mereka.
“Status kepangkatan yang tertunda ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan di Jogjajateng.com ASN di Papua dan di daerah lain. Kami di DPD RI berkomitmen untuk membantu mengatasi masalah ini dan memastikan seluruh ASN di Papua mendapatkan hak mereka secara adil,” ujar PFM kepada awak media usai pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Kepala Biro Perluasan Partisipasi Publik Kementerian PAN-RB, seorang pejabat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan beberapa pejabat dari Pemerintah Provinsi Papua. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan organisasi profesi ASN di Papua, sehingga berbagai perspektif dan solusi dapat diangkat.
“Kami ingin memastikan seluruh pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, mendapatkan pandangan yang jelas mengenai kendala dan solusi terkait proses kepegawaian ASN di Papua. Ini penting agar langkah konkretenya bisa segera diambil,” tambah PFM.
Pejabat dari Kementerian PAN-RB mencatat bahwa saat ini proses kepegawaian ASN di Papua memang dihadapkan pada beberapa tantangan, salah satunya aksesibilitas dan keterbatasan infrastruktur.
Namun, Kementerian PAN-RB bertekad untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan DPD RI untuk mencari solusi terbaik termasuk meninjau kembali alur administrasi dan meningkatkan digitalisasi proses kepegawaian agar lebih efisien dan transparan.
PFM juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Papua. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan menjadi bekal penting bagi ASN untuk berkinerja optimal dan berkontribusi kepada kemajuan Papua.
“ASN harus terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami juga berharap proses seleksi dan pembekalan ASN yang lebih berbasis kompetensi dan meritokrasi bisa ditingkatkan,” jelas Senator PFM.
Pertemuan ini menjadi titik awal bagi upaya mewujudkan kejelasan dan keadilan dalam proses kepegawaian ASN di Papua. Kerja sama dan kolaborasi Jogjajateng.com Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, serta DPD RI diharapkan dapat melahirkan solusi yang efektif dan berkelanjutan sehingga ASN di Papua dapat berkinerja optimal guna mendukung pembangunan dan kemajuan Papua.