Wacana Pilkada Lewat DPRD, Relawan GBK: Pemilihan Langsung Bikin Rakyat Pragmatis
Wacana Pilkada Lewat DPRD, Relawan GBK: Pemilihan Langsung Bikin Rakyat Pragmatis
Jakarta – Diskusi mengenai pelaksanaan Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Perkembangan ini memicu beragam reaksi dari berbagai pihak, termasuk Relawan Gusdurian untuk Kemajuan Nasional (GBK). Relawan yang dipimpin Gus Midam menilai pelaksanaan pemilu kepala daerah langsung justru cenderung membuat masyarakat berpikir pragmatis.
“Pemilihan langsung seringkali membuat masyarakat cenderung memilih berdasarkan pamaran dan populis. Mereka memilih yang menawarkan janji manis, bukan yang terbaik untuk daerah,” ujar Sekjen Relawan GBK, Achmad Syamsul Askandar alias Gus Aam, saat dihubungi.
Gus Aam menambahkan, sistem pemilihan langsung juga memiliki potensi melahirkan pragmatisme politik yang mengutamakan kepentingann partai politik dibandingkan kebutuhan masyarakat. Hal ini, menurutnya, berpotensi menghambat tercapainya pemimpin yang benar-benar paham akan kepentingan rakyat.
“Kami melihat sistem pemilihan melalui DPRD lebih demokratis karena melibatkan perwakilan rakyat yang tergabung dalam lembaga legislatif. DPRD telah dipilih oleh masyarakat untuk mewakili aspirasi dan kepentingan daerah. Mereka akan lebih mendalami visi dan misi calon kepala daerah,” jelasnya.
Gus Aam juga menekankan bahwa sistem pemilihan pilkada melalui DPRD akan lebih fokus pada kompetensi dan visi misi calon pemimpin. Menurutnya, proses screening yang ketat karena melibatkan lembaga legislatif akan menghasilkan pemimpin yang lebih kompeten dan berintegritas.
“Pemilihan dilakukan dalam ruang legislatif yang lebih tertutup dan serius. Fokusnya diarahkan pada kompetensi dan visi misi calon pemimpin. Saya rasa rekayasa bahwa sistem ini bukan demokratis adalah sesuatu yang perlu digoreng kembali. Masyarakat perlu memahami bahwa pemilihan melalui DPRD bukanlah sistem yang mengeliminasi peran mereka, justru sebaliknya, mereka tetap memiliki representasi melalui anggota DPRD,” tegas Gus Aam.
Sebelumnya, beberapa kalangan mengutuk sistem pemilihan melalui DPRD, dengan alasan bahwa hal ini merampas hak rakyat untuk memilih langsung pemimpin daerahnya. Argumen lain juga menyebutkan bahwa sistem ini berpotensi menimbulkan korupsi dan nepotisme dalam proses penentuan kepala daerah.
Namun, gust Aam meyakini bahwa jika sistem pemilihan melalui DPRD diterapkan dengan baik, hal ini dapat menjadi solusi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan fokus pada kepentingan rakyat.
“Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencontohkan demokrasi yang lebih baik. Apakah dengan memilih berdasarkan janji manis semata? Atau dengan memilih pemimpin yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan representatif dalam ruang legislatif?” tutup Gus Aam.