Wacana Pilkada Lewat DPRD, Relawan GBK: Pemilihan Langsung Bikin Rakyat Pragmatis

Wacana Pilkada Lewat DPRD, Relawan GBK: Pemilihan Langsung Bikin Rakyat Pragmatis

Jakarta – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat dan memicu pro dan kontra. Di tengah beragam pandangan, Gus Aan, Sekretaris Jenderal Relawan Gerakan Bawa Keadilan (GBK), menilai sistem Pilkada melalui DPRD justru lebih demokratis dan berorientasi pada kapasitas kepemimpinan, bukan popularitas semata.

“Sistem ini justru lebih demokratis. DPRD, sebagai wakil rakyat, akan memilih calon yang dianggap paling kompeten dan mampu membawa perubahan bagi daerah,” ujar Gus Aan dalam diskusi publik, Minggu (15/10). Ia menambahkan, pemilihan calon melalui DPRD akan meminimalisir pengaruh uang politik dan kampanye yang mengandalkan popularitas instan.

Gus Aan juga menyoroti pernyataan skeptis beberapa pihak yang menganggap sistem ini anti-demokratis dan mengkhianati kehendak rakyat. Ia menilai ketakutan tersebut hanya rekayasa dan tidak memiliki dasar yang kuat.

“Masyarakat tidak selalu memiliki pemahaman yang lengkap terhadap calon dan visi misi mereka. Sementara DPRD, melalui proses pemilihan rakyat secara langsung, telah mengenal seluruh calon dan kapasitas mereka di tingkat lokal,” jelas Gus Aan. Ia menekankan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi dan memilih kepemimpinan daerah yang kredibel.

Menurut Gus Aan, Pilkada melalui DPRD dapat menghasilkan pemimpin yang lebih matang dan berorientasi pada solusi. Di sistem pemilihan langsung, ia menilai rakyat terjebak dalam pragmatisme dan memilih calon yang hanya menawarkan janji manis tanpa komitmen nyata.

“PMI dan kampanye besar-besaran seringkali mengaburkan visi misi yang sebenarnya. Rakyat memilih berdasarkan popularitas dan janji-janji kosong, bukan kapasitas dan kompetensi calon,” pungkas Gus Aan.

Menarik untuk dicatat bahwa wacana ini bukan isu baru, dan telah beberapa kali muncul terutama setiap menjelang periode Pilkada. Pro dan kontra yang terjadi mencerminkan kompleksitas struktur demokrasi di Indonesia. Sistem Pilkada yang dijalankan saat ini adalah hasil dari berbagai pertimbangan dan perdebatan panjang di masyarakat dan para pemangku kepentingan.