Bupati Banyumas minta masyarakat pahami kebijakan opsen pajak

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengimbau masyarakat untuk memahami kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara utuh, karena merupakan kebijakan berjenjang yang mengikuti arahan pemerintah provinsi dan pusat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan."Kebijakan itu bukan kebijakan saya secara pribadi. Pemerintah kabupaten punya atasan, ada gubernur dan presiden. Kalau ada perintah dari atas, kami ikut," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, …

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengimbau masyarakat untuk memahami kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara utuh, karena merupakan kebijakan berjenjang yang mengikuti arahan pemerintah provinsi dan pusat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan."Kebijakan itu bukan kebijakan saya secara pribadi. Pemerintah kabupaten punya atasan, ada gubernur dan presiden. Kalau ada perintah dari atas, kami ikut," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengimbau masyarakat untuk memahami kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara utuh, karena merupakan kebijakan berjenjang yang mengikuti arahan pemerintah provinsi dan pusat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan."Kebijakan itu bukan kebijakan saya secara pribadi. Pemerintah kabupaten punya atasan, ada gubernur dan presiden. Kalau ada perintah dari atas, kami ikut," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengimbau masyarakat untuk memahami kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara utuh, karena merupakan kebijakan berjenjang yang mengikuti arahan pemerintah provinsi dan pusat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan."Kebijakan itu bukan kebijakan saya secara pribadi. Pemerintah kabupaten punya atasan, ada gubernur dan presiden. Kalau ada perintah dari atas, kami ikut," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengimbau masyarakat untuk memahami kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara utuh, karena merupakan kebijakan berjenjang yang mengikuti arahan pemerintah provinsi dan pusat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan."Kebijakan itu bukan kebijakan saya secara pribadi. Pemerintah kabupaten punya atasan, ada gubernur dan presiden. Kalau ada perintah dari atas, kami ikut," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengimbau masyarakat untuk memahami kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara utuh, karena merupakan kebijakan berjenjang yang mengikuti arahan pemerintah provinsi dan pusat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan."Kebijakan itu bukan kebijakan saya secara pribadi. Pemerintah kabupaten punya atasan, ada gubernur dan presiden. Kalau ada perintah dari atas, kami ikut," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengimbau masyarakat untuk memahami kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara utuh, karena merupakan kebijakan berjenjang yang mengikuti arahan pemerintah provinsi dan pusat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan."Kebijakan itu bukan kebijakan saya secara pribadi. Pemerintah kabupaten punya atasan, ada gubernur dan presiden. Kalau ada perintah dari atas, kami ikut," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.

Redaksi akan mengikuti perkembangan berita ini.