Gubernur Jateng ingatkan soal alih fungsi lahan
Gubernur Jateng Tekankan Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Semarang, (X/X/2023) – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kembali mengingatkan jajaran pemerintah daerah mengenai larangan alih fungsi lahan pertanian atau lahan hijau menjadi permukiman. Ia menegaskan bahwa instruksi tersebut tidak boleh disikapi secara main-main dan akan menindak tegas bagi pelanggar.
“Jangan main-main soal ini. Kalau terbukti melanggar akan saya tindak,” tegas Gubernur Luthfi saat penandatanganan komitmen bersama mengenai pencapaian target ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, di Semarang, Rabu.
Penegasan ini disampaikan di tengah program pembenahan ketahanan pangan di Jawa Tengah yang difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan akses pasar, dan pengembangan sistem informasi pertanian. Menurut Gubernur Luthfi, alih fungsi lahan pertanian berdampak serius bagi upaya tersebut.
“Saat ini, kita sedang melakukan pembenahan pariwisata, infrastruktur, industri, dan berbagai aspek lainnya. Namun, semua itu harus sejalan dengan aspek ketahanan pangan.
Alih fungsi lahan pertanian ini bisa mengancam kelangsungan pangan provinsi ini,” ujarnya.
Gubernur Luthfi menekankan bahwa telah beberapa kali menyampaikan instruksi kepada para bupati dan wali kota se Jawa Tengah untuk menindak tegas siapapun yang melakukan alih fungsi lahan bertani secara ilegal.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan mekanisme penataan ruang yang efektif dan transparan dalam pengelolaan lahan. Pemerintah daerah harus dapat melindungi fungsi lahan pertanian serta menyelenggarakan perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan.
“Kami berharap para kepala daerah dapat berkomitmen menjaga produktivitas lahan pertanian dan tidak tergoda dengan keuntungan jangka pendek dari alih fungsi lahan. Ketahanan pangan adalah prioritas kita semua,” ungkapnya.
Penandatanganan Komitmen bersama mengenai pencapaian target ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang dilakukan oleh Gubernur Luthfi diikuti oleh para kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah menyoroti komitmen bersama mendatangkan kemajuan ekonomi bagi warga tanpa mengorbankan sumber pangan pokok.
Komitmen tersebut juga menandai penguatan peran semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, petani, pelaku usaha kuliner, hingga masyarakat umum dalam mewujudkan Jawa Tengah sebagai provinsi yang mandiri dan lestari dalam hal pangan.