HNSI Jatim ingatkan pengembangan energi pesisir harus cegah de-nelayanisasi

HNSI Jatim Ingatkan Pengembangan Energi Pesisir Harus Cegah De-Nelayanisasi

Surabaya, 18 Maret 2023 – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur mengkritisi pembangunan sektor energi di wilayah pesisir Jatim yang dianggap belum melibatkan aspirasi dan kepentingan nelayan secara memadai. Ketua HNSI Jatim, Mochamad Nur Arifin, menekankan perlunya roadmap (peta jalan) pengembangan energi pesisir yang terencana dan tepat sasaran agar keberlanjutan ruang hidup nelayan terjaga dan mencegah terjadinya de-nelayanisasi.

“Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor energi, namun perlu diingat bahwa wilayah pesisir tidak hanya menjadi lokasi pencari sumber energi, tetapi juga menjadi ruang hidup ribuan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya,” ujar Arifin saat diskusi publik di Surabaya, Sabtu (18/03).

Arifin menjelaskan, pembangunan infrastruktur energi di pesisir, baik di bagian utara maupun selatan Jawa Timur, belum tentu berdampak positif bagi nelayan. Beberapa proyek pembangunan yang terkesan ‘telah terjadi’, justru berpotensi menggeser aktivitas nelayan dan mengganggu kelangsungan hidup mereka.

“Contohnya saja, pembangunan dermaga baru yang tidak disertai dengan kajian dampaknya terhadap keberadaan nelayan tradisional. Akibatnya, akses mereka ke laut menjadi terhambat, bahkan beberapa nelayan terpaksa berhenti beraktivitas karena sulit melesat ke laut, ” terangnya.

Arifin juga menegaskan bahwa pembangunan energi pesisir harus memperhatikan aspek lingkungan.

“Pembangunan yang marak tanpa kajian lingkungan yang mendalam bisa mengancam sumber daya laut dan ekosistemnya,” tambah Arifin.

Ia menyebutkan beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan dalam roadmap pembangunan energi pesisir, seperti:

Partisipasi Aktif Nelayan:   Nelayan harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan dan implementasi pembangunan . Aspirasi, kebutuhan, dan dampaknya terhadap aktivitas nelayan harus menjadi pertimbangan utama.

Kaidah Ekosistem Laut:   Pembangunan harus memperhatikan keragaman biota laut dan kelestarian ekosistemnya. 

Pemberdayaan Ekonomi Ikan  : Pembangunan energi harus menstimulasi industri pengolahan hasil laut dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi nelayan.
Pemanfaatan Teknologi Berkelanjutan  : Pemanfaatan energi terbarukan ramah lingkungan (seperti tenaga angin dan surya) perlu diprioritaskan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap laut.
Sistem Pengawasan yang Tegas  : diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan pembangunan energi pesisir berlangsung sesuai aturan dan tidak melanggar hak-hak nelayan.

“Kami berharap pemerintah pusat dan daerah dapat membentuk roadmap pengembangan energi pesisir yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kelestarian wilayah pesisir bagi masyarakat dan generasi mendatang,” tutup Arifin.

Kesimpulan

HNSI Jatim menghimbau pemerintah untuk bijaksana dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan energi di wilayah pesisir Jawa Timur. Perhatian khusus harus diberikan kepada asersi dan dampaknya terhadap nelayan, ekosistem laut, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah diharapkan dapat membangun komunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk nelayan, agar pembangunan energi pesisir dapat berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh warga pesisir.