Kepala Dispermades Pati turut diperiksa KPK
Kepala Dispermades Pati turut Diperiksa KPK
Pati, 2 Januari 2023 – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Tri Hariyama, hari ini membenarkan dirinya telah dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Pemeriksaan dilakukan pada Senin (1/1) pukul 10.00 WIB di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang.
“Saya diundang KPK untuk dimintai keterangannya di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang pada Senin (1/1),” ungkap Tri saat dikonfirmasi terkait pemeriksaannya oleh KPK.
Tri menjelaskan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik KPK fokus pada proses pengisian perangkat desa tahun 2026 di Kabupaten Pati. Ia pun bersikukuh untuk kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh KPK sifatnya umum mengenai proses pengisian perangkat desa. Saya berusaha untuk memberikan jawaban yang paling lengkap dan jujur sesuai dengan pengetahuan saya,” ujar Tri Hariyama.
Pemeriksaan ini merupakan rangkaian investigasi KPK terhadap dugaan korupsi dalam hal pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Namun, pihak Tri Hariyama belum mengungkap detail lebih lanjut terkait proses pemeriksaan tersebut.
“Saya tidak bisa memberikan detail lebih lanjut mengenai isi pembicaraan saya dengan KPK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.
Kepala Dispermades Pati berharap pemeriksaan ini dapat segera selesai dan jangan sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja secara bersih dan transparan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
“Saya berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur dan transparan. Proses pemeriksaan ini saya harapkan dapat segera selesai dan saya dapat kembali fokus untuk melayani masyarakat,” tutur Tri Hariyama.
Kesimpulan:
Kesaksian dari Kepala Dispermades Pati, Tri Hariyama, menjadi bagian penting dari investigasi KPK terkait dugaan korupsi proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Pemeriksaan ini menandai langkah konkret KPK dalam menindaklanjuti dugaan korupsi di daerah tersebut.
Kedepannya, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengisian perangkat desa untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan memastikan keadilan bagi masyarakat.