Pemkab Kudus lakukan percepatan menuju layanan BPHTB maksimal tiga hari
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan percepatan realisasi pelayanan verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal tiga hari, sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) MenteriATR/Kepala BPN dan Mendagri."Kami sudah mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan serba cepat kepada masyarakat, termasuk dalam hal verifikasi dan validasi BPHTB karena sebelumnya juga sudah membangun sistem baru untuk pelayanan secara daring," …
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan percepatan realisasi pelayanan verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal tiga hari, sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) MenteriATR/Kepala BPN dan Mendagri."Kami sudah mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan serba cepat kepada masyarakat, termasuk dalam hal verifikasi dan validasi BPHTB karena sebelumnya juga sudah membangun sistem baru untuk pelayanan secara daring," … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan percepatan realisasi pelayanan verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal tiga hari, sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) MenteriATR/Kepala BPN dan Mendagri."Kami sudah mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan serba cepat kepada masyarakat, termasuk dalam hal verifikasi dan validasi BPHTB karena sebelumnya juga sudah membangun sistem baru untuk pelayanan secara daring," … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan percepatan realisasi pelayanan verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal tiga hari, sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) MenteriATR/Kepala BPN dan Mendagri."Kami sudah mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan serba cepat kepada masyarakat, termasuk dalam hal verifikasi dan validasi BPHTB karena sebelumnya juga sudah membangun sistem baru untuk pelayanan secara daring," … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan percepatan realisasi pelayanan verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal tiga hari, sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) MenteriATR/Kepala BPN dan Mendagri."Kami sudah mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan serba cepat kepada masyarakat, termasuk dalam hal verifikasi dan validasi BPHTB karena sebelumnya juga sudah membangun sistem baru untuk pelayanan secara daring," … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan percepatan realisasi pelayanan verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal tiga hari, sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) MenteriATR/Kepala BPN dan Mendagri."Kami sudah mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan serba cepat kepada masyarakat, termasuk dalam hal verifikasi dan validasi BPHTB karena sebelumnya juga sudah membangun sistem baru untuk pelayanan secara daring," … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan percepatan realisasi pelayanan verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal tiga hari, sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) MenteriATR/Kepala BPN dan Mendagri."Kami sudah mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan serba cepat kepada masyarakat, termasuk dalam hal verifikasi dan validasi BPHTB karena sebelumnya juga sudah membangun sistem baru untuk pelayanan secara daring," … Hal ini relevan dalam konteks Jateng.
Redaksi akan mengikuti perkembangan berita ini.