Bantul pertajam prioritas pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik
Bantul Pertajam Prioritas Pembangunan Melalui Forum Konsultasi Publik
Bantul, Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Awal Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan kelompok usaha.
FKP yang berlangsung di Ruang Serbaguna Gedong Wilis, Sleman, bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan terkait prioritas pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka menengah.
Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul, Sri Hartini, menjelaskan, FKP merupakan forum penting dalam proses perencanaan pembangunan.
“Melalui forum ini, kami ingin mendengar langsung aspirasi dan saran dari seluruh lapisan masyarakat Bantul terkait pembangunan di tahun 2027. Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan RKPD tahun depan,” ujar Sri.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Nur Rochmat, mengatakan FKP menjadi wadah untuk memastikan bahwa rencana pembangunan dikhususkan untuk mewujudkan harapan dan aspirasi masyarakat. Ia menekankan bahwa membangun daerah yang maju dan sejahtera tidaklah bisa dilepaskan dari peran aktif masyarakat.
“Masukan yang konstruktif dari masyarakat akan membantu pemerintah dalam merumuskan program-program yang berpihak kepada kepentingan bersama. Dengan demikian, pembangunan yang terwujud tidak hanya terpusat pada program pemerintah, namun juga menjadi buah tangan dari kekompakan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” papar Nur.
Pembahasan Fokus pada Peningkatan Ekonomi dan Infrastruktur
Salah satu fokus pembahasan dalam FKP adalah peningkatan ekonomi masyarakat Bantul. Peserta berharap pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.
“Kami mendesak agar pemerintah fokus pada pengembangan UMKM dan sektor pariwisata. Bantul memiliki potensi besar di kedua sektor tersebut, namun perlu dukungan dan fasilitasi yang lebih optimal,” ungkap seorang tokoh masyarakat dari Kulon Progo.
Selain ekonomi,Forum juga membahas tentang dibutuhkannya pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Infrastruktur jalan, transportasi, dan digital menjadi kunci dalam meningkatkan aksesibilitas dan daya saing Bantul. Kami meminta pemerintah untuk menitikberatkan pembangunan infrastructure yang terhubung dan berkelanjutan,” tambah perwakilan kelompok akademisi.
Merumuskan RKPD yang Inklusif dan Responsif
Dalam sambutannya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menekankan bahwa FKP merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsipgood governance, yaitu membangun daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“RKPD bukan hanya dokumen resmi yang kita buat di kantor, tetapi seharusnya menjadi hasil musyawarah dan mufakat kita bersama. Setiap masukan dan saran yang disampaikan akan dikaji dan dianalisis secara serius. Tujuannya adalah untuk merumuskan RKPD yang inklusif, responsif, dan dapat menjawab tantangan sekaligus peluang di masa depan,” tutur Bupati.
Diharapkan, melalui FKP, pemerintah Kabupaten Bantul dapat mendapatkan masukan yang konstruktif untuk merumuskan RKPD 2027 yang berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan di Bantul dapat terus bertumbuh dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya.