Ini alasan KUHAP atur penangkapan tanpa izin pengadilan

Ini Alasan KUHAP Atur Penangkapan Tanpa Izin Pengadilan

Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan alasan di balik pengaturan mengenai upaya paksa dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Salah satu poin kontroversial yang dibahas dalam RKP tersebut adalah aturan yang mengatur penangkapan tanpa izin pengadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Menurut Edward, penangkapan tanpa izin pengadilan diatur dalam KUHAP baru dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting.

“Penangkapan tanpa izin pengadilan memang termasuk upaya paksa, namun diatur dengan sangat hati-hati dan dibatasi pemakaiannya,” ujar Edward dalam sebuah diskusi terkait KUHAP baru, (12/10/2023). “Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyidikan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan melindungi kepentingan keamanan masyarakat.”

Ia menekankan bahwa penangkapan tanpa izin pengadilan hanya boleh dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, seperti saat tersangka diduga melakukan tindak pidana yang mengancam nyawa orang lain, tindak pidana berat, atau dalam keadaan mendesak yang perlu segera dilakukan penangkapan guna mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

“Penangkapan ini bukanlah kewenangan siapapun, melainkan harus dikerjakan oleh petugas kepolisian yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam KUHAP baru,” jelas Edward.

Edward juga menyorot mekanisme pengawasan yang ketat yang akan diterapkan dalam sistem penangkapan tanpa izin pengadilan. Sistem ini, lanjutnya, bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dijaga.

“Dalam waktu 24 jam, setelah penangkapan tanpa izin pengadilan dilakukan, tersangka wajib dihadapkan ke pengadilan untuk dilakukan peninjauan terhadap penangkapan tersebut. Pengadilan akan menentukan apakah penangkapan tersebut sah dan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam KUHAP,” tambah Edward.

Beberapa pihak, mengkritik pengaturan penangkapan tanpa izin pengadilan dalam KUHAP baru. Mereka khawatir bahwa regulasi ini berpotensi mengaburkan prinsip hukum alam dan hak asasi manusia, terutama hak individu untuk kebebasan pribadi.

“Penangkapan tanpa izin yang dilakukan oleh polisi, apapun alasannya, pasti membawa potensi risiko penyalahgunaan wewenang,” ujar salah seorang analis hukum, yang enggan disebutkan namanya. “Dan 24 jam yang diberikan bukanlah jaminan, karena di saat yang sama bisa jadi tersangka terus diinterogasi dan tekanan selama penahanan tanpa pengawasan penuh bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan.”

Menanggapi kritik ini, Edward menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan penegakan hukum yang bersih dan transparan.

“Kami terus melakukan kajian dan peninjauan terhadap isi KUHAP baru untuk memastikan bahwa regulasi ini benar-benar melindungi hak-hak semua pihak. Selain itu, Polri juga diberikan pelatihan dan instruksi teknis secara intensif mengenai bagaimana menjalankan penangkapan tanpa izin pengadilan ini,” ujarnya.

Penting untuk dicatat bahwa KUHAP baru masih dalam tahap penyusunan dan akan melalui proses pembahasan yang panjang serta uji coba sebelum akhirnya diberlakukan. Zheng souhaite garantir que le processus de révision et d’adoption du KUHAP s’appuie sur une vaste consultation et un débat public approfondi.

Kesimpulan

Penangkapan tanpa izin pengadilan dalam KUHAP baru merupakan topik yang kompleks dan sensitif yang membutuhkan pertimbangan matang. Pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk mempercepat penyidikan dan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan kuat, serta pelatihan dan instruksi yang ketat kepada petugas kepolisian menjadi kunci agar aturan ini tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.