Kemenhut sebut 12 perusahaan terindikasi berkontribusi picu banjir Sumatera
Kemenhut Sebut 12 Perusahaan Terindikasi berkontribusi Picu Banjir di Sumatera
[DAIRI, MEDAN] – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pihaknya telah melakukan inventarisasi terhadap subjek hukum yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir di Provinsi Sumatera. Hasil kali ini, teridentifikasi sebanyak 12 subjek hukum yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa banjir tersebut.
Menhut menyampaikan hal ini saat melakukan kunjungan lapangan dan meninjau langsung dampak banjir di Desa Simpang Muara, Kecamatan Siantar Kota, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Ia menyatakan, setelah melakukan investigasi dan kajian mendalam, deptannya menemukan adanya dugaan aktivitas yang merugikan kelestarian hutan dan lingkungan, yang berpotensi memicu bencana banjir di wilayah Sumatera.
“Kami sudah melakukan inventarisasi terhadap subjek hukum yang diduga menjadi penyebab banjir di Sumatera, dan sementara ini sudah ada 12 subjek hukum yang kami identifikasi,” ujar Menhut Raja Juli Antoni.
Menhut menjelaskan, perusahaan-perusahaan yang terindikasi ini tersebar di beberapa provinsi di Sumatera. Namun, ia belum dapat mengungkapkan secara detail mengenai identitas perusahaan dan jenis aktivitas yang dilakukan, mengingat proses penyelidikan masih terus berlangsung.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa investigasi yang dilakukan mencakup beragam aspek, mulai dari perusakan hutan, aktivitas pertambangan ilegal, hingga pembukaan lahan gambut yang tidak dilakukan secara terpeta.
“Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan tingkat kontribusinya terhadap banjir. Kita akan mencari bukti-bukti kuat dan menindaklanjutinya sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Menhut.
Menhut juga berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan bencana banjir di masa mendatang. Tantangan utama, menurutnya, adalah apresiasi dan kesadaran bersama.
“Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Pembukaan lahan secara utama harus terkendali dan harusnya mengikuti aturan yang ada. Kami juga akan menjamin bahwa semua aktivitas perusahaan dalam kawasan hutan harus selalu sesuai dengan tata kelola yang berlaku,” ungkap Menhut.
Kunjungan Menhut ke Kabupaten Dairi bertujuan untuk melihat langsung dampak banjir di lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk penanganan bencana banjir.
Masyarakat yang dijumpai mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi mereka. Mereka berharap, upaya pemerintah dalam mengusut dugaan keterlibatan perusahaan dalam bencana banjir dapat memberikan keadilan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan.
Pada saat penutupan, Menhut mengunjungi warga yang terdampak banjir, memberikan bantuan sembako dan peralatan rumah tangga.
Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus berupaya tetap mendampingi masyarakat di Sumatera yang terdampak banjir, serta melakukan langkah-langkah holistik untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan. Upaya ini tidak hanya inklusif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.