Ketua Komisi III DPR : Reformasi Polri harus kultural
Reformasi Polri Harus Kultural, Bukan Struktural: Kata Ketua Komisi III DPR
Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa reformasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus fokus pada transformasi budaya internal, bukan semata-mata perubahan struktural.
Habiburokhman menyampaikan pandangan ini pada acara diskusi publik bertema “Tantangan dan Peran Komisi III DPR RI dalam Reformasi Polri”. Ia menjelaskan bahwa reformasi institusi kepolisian yangsustainabble memerlukan perubahan mindset dan etika para personel Polri.
“Reformasi yang hanya fokus pada struktur, misalnya saja perpindahan oknum ke posisi lain, belum tentu menghasilkan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan,” ujar Habiburokhman. “Perubahan struktural tanpa dibarengi transformasi budaya, justru memungkinkan siklus birokrasi dan korupsi berlanjut.”
Ia menekankan bahwa budaya korupsi dan pelanggaran HAM yang merugikan masyarakat, terjadi karena terdapat akar yang runsing di dalam budaya organisasional Polri. Pengaruh budaya ini, menurutnya, berlebar ke berbagai unit di dalam institusi kepolisian, bahkan dapat mencapai tingkat tertinggi.
“Reformasi kultural tidaklah mudah, tetapi ini merupakan kunci untuk memperbaiki citra Polri di mata masyarakat,” tegas Habiburokhman. “Komisi III DPR RI akan fokus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan Polri, membangun sistem pengawasan yang efektif, serta memperkuat profesionalisme dan integritas setiap personel.”
Salah satu bagian dari reformasi kultural, lanjut Habiburokhman, adalah penyisiran internal untuk membersihkan individu yang tidak memiliki integritas. “Membangun lingkungan kerja yang bersih akan menjadi pondasi bagi transformasi budaya positif di Polri,” ucapnya.
Komisi III DPR RI, ujar Habiburokhman, juga akan aktif mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan anggota Polri. “Kita harus memastikan bahwa anggota Polri memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum, HAM, dan etika profesi,” tambahnya.
Di samping itu, Habiburokhman menekankan pentingnya peran masyarakat dalam reformasi Polri. “Reformasi bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Masyarakat harus aktif mengawasi kinerja polisi dan memberikan masukan yang konstruktif,” pinta Habiburokhman.
Habiburokhman optimis bahwa melalui kombinasi reformasi struktural dan kultural, Polri dapat menjadi institusi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu membangun kepercayaan publik.
“Komisi III DPR RI berkomitmen untuk mendampingi dan mendukung seluruh proses reformasi Polri. Kita di sini, bersama-sama seluruh stakeholder, akan memastikan bahwa reformasi ini berjalan swara dan inklusif untuk mencapai hasil optimal,” tutup Habiburokhman.