KPK: Bupati Pati kerahkan timses untuk peras calon perangkat desa
KPK: Bupati Pati Kerahkan Timses untuk Peras Calon Perangkat Desa
Pati, Jawa Tengah – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan praktek pungutan liar (pungli) oleh Bupati Pati, Sudewo, kepada para calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penangkapan Bupati Sudewo di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, pada Rabu, 15 Februari 2023, dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati tersebut.
Dalam konfirmasi kepada awak media di Pati, Jurnalis KPK, [Nama Jurnalis], mengungkapkan bahwa Bupati Sudewo diduga memerintahkan tim suksesnya untuk melancarkan usaha pemerasan terhadap calon perangkat desa selama masa kampanye pemilihan kepala desa (Pilkades) di Pati.
“[KPK menemukan] dugaan adanya perintah dari Bupati Sudewo kepada tim suksesnya untuk melakukan pungutan liar kepada setiap calon perangkat desa di setiap kecamatan,” ujar [Nama Jurnalis].
Pemungutan liar tersebut dicanangkan dengan berbagai modus, salah satunya dengan menuntut calon perangkat desa untuk menyumbang kepada tim sukses Bupati Sudewo. “[Modusnya] berupa meminta agar calon perangkat desa menyumbang dana tertentu kepada tim sukses Bupati, terukir dengan berbagai macam tujuan,” lanjut [Nama Jurnalis].
Akibat praktik pungli ini, beberapa calon perangkat desa dilaporkan mengalami kesulitan finansial dan tertekan oleh tekanan yang diberikan. KPK saat ini sedang menyelidiki kasus ini lebih lanjut dan mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kronologi maupun keterlibatan pihak lain untuk segera melaporkan ke lembaga anti-korupsi tersebut.
KPK memastikan akan menindak tegas setiap individu yang terlibat dalam tindak korupsi, termasuk para pejabat publik. “[KPK] berkomitmen untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, tidak ada pengecualian,” tegas [Nama Jurnalis].
Dugaan praktik pungli oleh Bupati Pati menjadi sorotan serius bagi masyarakat Pati. Beberapa elemen masyarakat menyatakan kekecewaan dan harapan agar proses hukum berjalan adil dan transparan.
“[Kami] sangat kecewa dengan tuduhan ini. Kami berharap KPK dapat menyelidiki dengan serius dan menghukum pelaku sesuai hukum yang berlaku,” ujar [Nama Juru Bicara Masyarakat].
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di Indonesia untuk menjalankan tugas dan wewenang dengan jujur dan transparan, serta menghindari segala praktik korupsi yang merugikan masyarakat.