Masyarakat nilai pelayanan pertanahan Kementerian ATR/BPN semakin cepat dan informatif
Masyarakat Nilai Pelayanan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Semakin Cepat dan Informatif
Jakarta – Terhitung sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan persuratanannya. Upaya ini menguntungkan bagi masyarakat, yang umumnya mengeluhkan lama dan rumitnya proses pertanahan di masa lalu.
Berbagai inovasi teknologi informasi dan komunikasi turut digaungkan, seperti aplikasi “SIRS-BPN+”, layanan pengurusan sertifikat tanah secara online, hingga desentralisasi layanan hingga tingkat desa dan kecamatan. Seperti yang diungkap oleh beberapa masyarakat yang telah merasakan langsung perubahan ini, pelayanan di loket Kementerian ATR/BPN kini dinilai semakin cepat, informatif, dan transparan.
“Dulu, pengurusan sertifikat tanah bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai tahunan. Sekarang, dengan aplikasi SIRS-BPN+, saya bisa mengurusnya online, dimulai dari pengajuan dokumen hingga pengambilan sertifikatnya, semuanya selesai dalam waktu sekitar satu bulan,” ujar Bapak Budi, seorang warga Jakarta Selatan yang baru saja mendapatkan sertifikat tanah miliknya melalui aplikasi tersebut. Budi juga memuji kemudahan akses informasi terkait proses pengurusan sertifikat yang tersedia di aplikasi.
Bapak Tono, seorang petani dari Jawa Timur, berbagi pengalaman serupa. “Kemisyaratkan untuk mengurus sertifikat tanah di desa sempat menjadi kesulitan. Tapi sekarang, pelayanan langsung di desa jauh lebih mudah dan cepat. Petugas desa sendiri yang siap membantu mengantar berkas dan memberikan informasi dengan jelas,” ucapnya.
Percepatan proses pelayanan ini juga didukung oleh desentralisasi layanan yang dijalankan Kementerian ATR/BPN. Sejak beberapa tahun lalu, layanan-layanan pengurusan pertanahan mulai didistribusikan ke tingkat desa dan kecamatan, sehingga masyarakat tidak harus mengantre atau bepergian jauh ke kantor pusat.
Perubahan signifikan ini tidak lepas dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan “Indonesia Tanah Datar” menjadi sebuah kenyataan. Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi aset tanah.
“Kami terus berupaya untuk menciptakan sistem pelayanan pertanahan yang lebih efisien dan adil. Dengan transformasi digital, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan lebih mudah dan cepat,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bhuwana Datar, Kementerian ATR/BPN, Bapak Budi.
Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, Kementerian ATR/BPN terus berinovasi untuk memaksimalkan pelayanannya. Beberapa di Jogjajateng.comnya adalah pengembangan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya penipuan, pendampingan bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi, dan program literasi tanah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terkait tanah.
Dengan komitmen dan upaya terus menerus dari Kementerian ATR/BPN, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menikmati pelayanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses di masa depan.